Netralitas ASN Jadi Fokus Utama Jelang Pilkada 2024 di Lumajang

Menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 yang hanya tinggal menghitung bulan, Pemerintah Kabupaten Lumajang, Jawa Timur telah melakukan berbagai upaya untuk memastikan proses demokrasi berjalan adil dan transparan, terutama dalam menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).

Penjabat (Pj.) Bupati Lumajang Indah Wahyuni, menegaskan bahwa pemerintah telah mengambil langkah-langkah preventif untuk menjaga netralitas ASN dalam menghadapi Pilkada 2024.

"Untuk menjaga netralitas ASN, pemerintah telah menerbitkan Surat Edaran Bupati Lumajang tentang Imbauan Netralitas Pegawai ASN dan Non ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang Dalam Tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024," ujar Yuyun dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Lumajang, Rabu (19/6/2024).

Langkah preventif tersebut juga mencakup sosialisasi dan pembinaan ASN terkait peraturan tentang netralitas pegawai dalam penyelenggaraan pemilu. Pemerintah Kabupaten Lumajang telah menggelar berbagai kegiatan untuk memastikan setiap ASN memahami pentingnya menjaga netralitas selama proses pemilihan berlangsung.

Yuyun menambahkan bahwa pengawasan melekat (waskat) juga dilakukan terhadap sikap dan perilaku pegawai ASN dan Non ASN di lingkungannya, termasuk dalam penggunaan media sosial dan aset daerah. Langkah ini diambil untuk memastikan tidak ada pelanggaran yang dapat merusak integritas proses demokrasi.

"Ikrar bersama dan penandatanganan Pakta Integritas netralitas juga dilakukan untuk seluruh Pegawai ASN dan Non ASN di masing-masing Perangkat Daerah," imbuh Yuyun.

Ikrar dan pakta integritas tersebut menjadi simbol komitmen ASN untuk menjaga netralitas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas, terutama selama tahapan Pilkada 2024.

Upaya pemerintah ini mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak, termasuk masyarakat yang berharap Pilkada 2024 dapat berjalan dengan lancar dan tanpa hambatan. Dengan menjaga netralitas ASN, diharapkan proses pemilihan dapat menghasilkan pemimpin yang benar-benar dipilih berdasarkan kehendak rakyat, tanpa adanya intervensi atau pengaruh dari aparatur pemerintah.

Langkah-langkah konkret yang telah diambil, mulai dari penerbitan surat edaran, sosialisasi, pembinaan, pengawasan melekat, hingga penandatanganan pakta integritas, menunjukkan keseriusan pemerintah Kabupaten Lumajang dalam menjaga netralitas ASN. Hal ini diharapkan dapat menciptakan iklim pemilihan yang sehat, transparan, dan adil.

Sebagai bagian dari komitmen terhadap demokrasi yang bersih, Yuyun mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut serta mengawasi dan memastikan netralitas ASN terjaga selama proses Pilkada 2024. Dengan kerja sama yang baik antara pemerintah, ASN, dan masyarakat, Lumajang diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam melaksanakan pemilihan kepala daerah yang adil dan demokratis.